Kota Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi memberikan klarifikasi terkait sumber pembiayaan pembangunan Wisata Air Kalimalang. Dari total kebutuhan investasi yang mencapai Rp126 miliar, hanya Rp30 miliar atau sekitar 23 persen yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.
Porsi terbesar pendanaan berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp60 miliar, ditambah dukungan CSR dari sektor swasta sekitar Rp36 miliar. Model pembiayaan kolaboratif ini diterapkan agar pembangunan tidak membebani APBD secara penuh dan agar program prioritas lain tetap bisa berjalan tanpa terganggu.
Pemkot Bekasi menegaskan bahwa pengembangan Kalimalang bukan hanya proyek pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi masyarakat. Ruang publik yang lebih tertata diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM, menyediakan ruang rekreasi yang nyaman untuk keluarga, serta memperkuat karakter dan identitas visual kota.
Selain itu, konsep pengelolaan kawasan disiapkan secara modern, profesional, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dinikmati masyarakat dalam waktu panjang.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan bahwa penggunaan APBD tetap diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak dirasakan warga.
“Kebutuhan masyarakat yang mendesak tetap menjadi prioritas. Karena itu pembangunan Wisata Kalimalang dijalankan melalui kolaborasi atau gotong royong, agar APBD bisa difokuskan pada hal-hal yang langsung menyentuh kesejahteraan warga,” ujarnya, Senin (25/11) di Bekasi Selatan.
Dengan dukungan kuat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta partisipasi sektor swasta, Pemkot Bekasi memastikan bahwa proyek ini dilaksanakan secara efisien, terukur manfaatnya, dan selaras dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pembangunan kawasan Wisata Air Kalimalang sendiri telah dimulai sejak 21 Agustus 2025, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.