Kota Bekasi — Menjelang tahun anggaran 2026, Pemerintah Kota Bekasi kembali mengalokasikan sekitar Rp 30 miliar dari APBD untuk kelanjutan pembangunan kawasan pedestrian dan fasilitas pendukung di Kalimalang, termasuk jalur pejalan kaki hingga kawasan Kota Bintang, Bekasi Barat. Langkah ini disebut Wali Kota Tri Adhianto sebagai bagian penting dari pengembangan destinasi wisata air dan kuliner di sepanjang sungai tersebut.
Namun, di balik optimisme tersebut, proyek yang diposisikan sebagai wajah baru ruang publik ini memicu perdebatan soal keseimbangan antara aspirasi estetika kota dan kebutuhan dasar masyarakat.
Proyek “Ikon Kota” yang Belum Tuntas
Kalimalang dipromosikan sebagai ruang publik modern yang mampu memperkuat identitas kota dan menumbuhkan aktivitas ekonomi lokal. Namun menurut pengamatan di lapangan, sejumlah tantangan mendasar masih mengemuka. Mulai dari kualitas air sungai yang belum membaik, masalah pengelolaan sampah, hingga akses parkir yang belum memadai.
Pembangunan pedestrian dan fasilitas lain di beberapa titik justru terlihat seperti penataan bersifat tambal sulam, sementara aktivitas ekonomi warga sekitar kawasan belum berkembang secara signifikan. Ketidakpastian dalam perencanaan pengelolaan ekonomi dan jasa turut menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan proyek ini setelah fase pembangunan awal selesai.
Koordinasi Lintas Instansi dan Tantangan Pelaksanaan
Wali Kota Tri Adhianto juga mengungkapkan adanya keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam renovasi sejumlah jembatan di kawasan Kalimalang. Meski dukungan provinsi ini membuka peluang percepatan pembangunan, proses koordinasi lintas kewenangan berpotensi menimbulkan keterlambatan dan tumpang tindih pekerjaan, apabila tidak dikelola secara efektif.
Prioritas Anggaran di Tengah Kebutuhan Kota
Alokasi Rp 30 miliar bukan angka kecil dalam skala anggaran daerah. Kritik muncul dari sejumlah pihak yang mempertanyakan apakah investasinya tepat di tengah kebutuhan pelayanan dasar lain seperti penanganan banjir, perbaikan jalan rusak, dan pengelolaan sampah, yang hingga kini masih jadi persoalan warga kota.
Para pengamat menyatakan, keberhasilan kawasan wisata ini tidak hanya diukur dari kemegahan fasilitas, tetapi dari konsistensi perencanaan, keterbukaan evaluasi, dan respons pemerintah terhadap kebutuhan riil masyarakat.
