Pemerintah Kota Bekasi berhasil mencatat prestasi dalam evaluasi sistem pencegahan korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, Bekasi memperoleh skor 83 dan masuk ke dalam kategori Zona Hijau — indikator kinerja yang menggambarkan implementasi program pencegahan korupsi berjalan dengan baik di lingkungan pemerintahan daerah.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyambut hasil itu dengan optimisme. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan progres positif dalam penguatan tata kelola anggaran daerah dan komitmen pemerintahan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan agar APBD lebih akuntabel. Sebagai langkah lanjut, Pemkot fokus menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta memperkuat delapan area intervensi strategis sesuai parameter MCP.
Area penilaian MCP KPK mencakup berbagai aspek penting seperti pengawasan internal, manajemen risiko, hingga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Hasil skor yang tinggi menempatkan Kota Bekasi pada posisi yang lebih unggul di antara sejumlah pemerintah daerah lain yang diawasi KPK, sekaligus mempertahankan momentum reformasi birokrasi ke arah yang lebih bersih.
Keberhasilan ini juga menjadi sinyal bagi Pemkot Bekasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam proses penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran. Pencapaian skor MCP di atas rata-rata diharapkan dapat mendorong efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan sekaligus memperkecil potensi risiko penyimpangan dalam belanja daerah.
Pemkot pun diharapkan tidak hanya berpuas diri, tetapi juga memanfaatkan hasil evaluasi ini sebagai dasar untuk memperbaiki sistem kerja birokrasi secara menyeluruh, termasuk memperkuat koordinasi lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar penyerapan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal sesuai target dan kebutuhan masyarakat.
