JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat telah menangani sekitar 4,1 juta konten perjudian di ruang digital. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,6 juta berupa situs dan alamat Internet Protocol (IP) yang dapat dikenai pemutusan akses.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan penanganan judi online tidak hanya menjadi tugas pemerintah. Masyarakat juga dinilai memiliki peran penting dalam menemukan dan melaporkan konten perjudian yang terus bermunculan di berbagai platform digital.
“Satu orang melaporkan satu situs, kalau dijumlah ini akan menjadi angka yang besar juga,” ujar Meutya dalam Peluncuran Sayembara GEBUK JUDOL Ronde 3 dan talkshow “Cerdas Berteknologi” di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).
Menurut Meutya, pelaku judi online terus mencari celah baru setelah situs maupun akun mereka diputus aksesnya. Selain membuat alamat baru, promosi perjudian juga dapat muncul melalui fitur interaksi pengguna seperti kolom komentar.
Kondisi tersebut membuat pemblokiran harus dilakukan secara berkelanjutan dan dibarengi penegakan hukum terhadap bandar serta jaringan yang mengoperasikan perjudian.
Kemkomdigi juga menemukan sebagian alamat IP yang digunakan berada di luar negeri, meski sasarannya adalah masyarakat Indonesia. Hal itu menunjukkan aktivitas perjudian online memiliki karakter lintas negara.
Pemerintah karena itu terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum serta mendorong perusahaan teknologi meningkatkan sistem deteksi dan pencegahan.
Meutya juga mengingatkan dampak judi online dapat mengenai siapa saja tanpa memandang usia maupun status sosial.
“Tidak bisa pemerintah sendiri. Kita membutuhkan industri, kita membutuhkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang digital kita,” katanya.
Selain pemutusan akses, pemerintah akan terus memperkuat edukasi dan literasi digital agar masyarakat semakin mampu mengenali serta menghindari berbagai modus promosi perjudian online.