Bekasi, 19 Desember 2025 — Peringatan Hari Bela Negara ke-77 di Plaza Kantor Pemerintah Kota Bekasi Jumat pagi kemarin berlangsung dengan khidmat namun sarat makna. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto turut dihadiri Wakil Wali Kota Harris Bobihoe, unsur Forkopimda, dan ratusan aparatur sipil negara (ASN).
Momentum tahunan ini biasanya dipenuhi seremonial nasionalisme. Namun kali ini nuansanya berbeda. Dengan rentetan sorotan publik terhadap praktik kekuasaan dan integritas dalam birokrasi—terutama pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi—peringatan bela negara menjadi lebih dari sekadar ritual. Upacara berubah menjadi ruang refleksi tentang tanggung jawab moral aparatur negara di tengah krisis kepercayaan publik.
Hari Bela Negara sendiri diperingati setiap 19 Desember untuk mengenang berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 1948, saat negara berjalan di tengah keterbatasan akibat agresi militer. Tri Adhianto dalam amanatnya menegaskan bahwa semangat sejarah itu relevan untuk dibaca ulang dalam konteks kekinian.
Menurut Tri, bela negara tidak lagi identik dengan perjuangan fisik semata. Lebih jauh, konsep itu kini harus diterjemahkan melalui sikap disiplin, kesiapsiagaan, serta integritas dalam menjalankan amanah jabatan. “Bela negara bukan hanya tugas TNI dan Polri. Ini tanggung jawab seluruh warga negara,” ujarnya.
Dengan tema nasional “Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju”, Tri menekankan bahwa ancaman terhadap bangsa tak hanya datang dari luar. Di era digital, disinformasi, ujaran kebencian, dan praktik penyalahgunaan kewenangan juga menjadi tantangan serius yang menggerogoti sendi pemerintahan modern.
Peringatan kemarin juga menyentuh isu sosial. Tri mengajak peserta upacara untuk mengingat dan menunjukkan solidaritas terhadap korban bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, menyatakan bahwa kepedulian sosial adalah bagian tak terpisahkan dari bela negara.
Meskipun berlangsung tertib, upacara ini menyisakan pertanyaan penting di luar barisan peserta: Sejauh mana nilai bela negara benar-benar dihayati dalam praktik pemerintahan sehari-hari? Dalam bayang-bayang sorotan tajam terhadap aparatur negara dan elite politik, peringatan di Bekasi tahun ini mencerminkan bahwa bela negara bukan hanya soal merawat ingatan sejarah dan simbolisme — tetapi juga tentang menjaga etika kekuasaan yang berpihak pada kepentingan publik.
