KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Nonon Sonthanie, Kamis (16/4). Forum ini menegaskan arah pembangunan kota yang menitikberatkan pada kolaborasi lintas sektor dan orientasi hasil.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dalam arahannya menyoroti bahwa berbagai persoalan strategis, seperti banjir, tidak dapat ditangani pemerintah secara tunggal. Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif masyarakat, terutama dalam menjaga lingkungan, termasuk kawasan bantaran sungai. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dinilai krusial untuk memperkuat penanganan masalah tersebut.
Tri juga menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah, legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menjawab tantangan pembangunan. Fokusnya mencakup pengelolaan lingkungan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, perguruan tinggi perlu didorong berperan lebih aktif melalui riset dan inovasi yang aplikatif, sekaligus membuka peluang kerja sama strategis, termasuk dengan mitra internasional.
Lebih jauh, ia mengingatkan perlunya perubahan pola kerja birokrasi agar lebih berorientasi pada outcome dan keberlanjutan program. “Pembangunan harus dirancang matang dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar output,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Bekasi, Dicky Irawan, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan program prioritas pemerintah dengan aspirasi masyarakat, sehingga perencanaan yang dihasilkan lebih partisipatif, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Kegiatan Musrenbang turut diisi dengan pemaparan materi, penyampaian aspirasi peserta, serta penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan Kota Bekasi ke depan.