BOGOR – IPB University menegaskan bahwa institusi pendidikan tinggi tersebut tidak terlibat dalam pengelolaan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keterlibatan IPB lebih difokuskan pada pengembangan kajian akademik, riset, dan penguatan sistem pemenuhan gizi nasional.
Penegasan itu disampaikan dalam dialog terbuka antara pimpinan kampus dan mahasiswa di Gedung Startup Center, Kampus Taman Kencana, Bogor. Forum tersebut digelar sebagai upaya meluruskan berbagai informasi yang berkembang di masyarakat terkait posisi IPB dalam program MBG.
Rektor IPB University, Dr Alim Setiawan Slamet, mengatakan sejak awal kampus telah mengambil keputusan untuk tidak terlibat dalam operasional SPPG dengan mempertimbangkan berbagai risiko teknis dan aspek keamanan pangan.
“Kami membuka ruang dialog karena banyak informasi yang beredar belum utuh sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu, penting bagi kami menjelaskan posisi dan peran IPB secara utuh kepada sivitas akademika dan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Alim, peran yang diambil IPB bersifat strategis melalui pembentukan Center of Excellence (CoE) Pemenuhan Gizi Nasional bersama Badan Gizi Nasional, Bappenas, Unicef, serta sejumlah mitra lainnya.
Melalui CoE tersebut, IPB berkontribusi dalam penyusunan kajian akademik, pengembangan standar mutu, pelatihan sumber daya manusia, hingga penguatan sistem pengawasan berbasis data. Selain itu, IPB juga mendorong pembentukan CoE regional di berbagai wilayah Indonesia, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur.
Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal IPB University, Prof Erika B Laconi, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki mandat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penguatan sistem.
Menurutnya, kontribusi sivitas akademika dalam program MBG dapat dilakukan melalui penelitian, pengawasan lapangan, inovasi pangan, hingga pengembangan startup berbasis pangan dan gizi.
Terkait pengelolaan SPPG, IPB menjelaskan bahwa pembangunan dan operasionalnya dilakukan oleh PT Bogor Life Science and Technology (BLST), perusahaan holding milik IPB, melalui yayasan yang dibentuk secara khusus dan berbadan hukum terpisah.
Direktur PT BLST, Dr Luhur Budijarso, mengatakan pengembangan SPPG telah melalui kajian risiko yang matang selama lebih dari satu tahun. Menurutnya, model yang dibangun tidak hanya berorientasi pada operasional dapur, tetapi juga bertujuan memperkuat ekosistem agribisnis dan rantai pasok pangan yang berkelanjutan.
Program tersebut juga dirancang melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal untuk mendukung ketersediaan dan keamanan pangan bagi penerima manfaat.
BLST menegaskan bahwa lokasi SPPG tidak berada di dalam lingkungan kampus, tidak menggunakan fasilitas dan sumber daya IPB, serta bukan diperuntukkan bagi pengadaan MBG untuk mahasiswa.
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB menilai dialog terbuka tersebut menjadi langkah penting untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai posisi IPB dalam program MBG sekaligus mengajak mahasiswa ikut mengawal implementasi kebijakan pemenuhan gizi nasional.