KOTA BEKASI – Wacana kenaikan tarif Transjabodetabek mulai menjadi perhatian masyarakat, terutama para komuter yang setiap hari bepergian dari Bekasi menuju Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas rencana tersebut.
Tri mengatakan pembicaraan juga telah dilakukan bersama jajaran Pemerintah Kota Bekasi guna memahami latar belakang munculnya wacana penyesuaian tarif layanan transportasi publik tersebut.
“Pak Gubernur sudah berbicara dengan saya. Bersama Sekretaris Daerah, kami juga telah berdiskusi mendalam mengenai hal ini,” ujar Tri, Senin (15/6/2026).
Menurut Tri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini menghadapi beban subsidi transportasi yang cukup besar. Dari penjelasan yang diterimanya, biaya operasional untuk melayani satu penumpang Transjabodetabek mencapai sekitar Rp15.000 per perjalanan.
Sementara itu, tarif yang dibayarkan penumpang saat ini hanya Rp3.500. Dengan demikian, pemerintah masih menanggung subsidi sekitar Rp11.500 hingga Rp12.000 untuk setiap perjalanan.
“Beredar informasi seolah-olah subsidi ini akan dicabut. Jika dihitung secara ekonomi, tarif yang seharusnya diterapkan berada di kisaran Rp13.500 hingga Rp15.000 per penumpang,” jelasnya.
Meski angka tersebut muncul dalam perhitungan biaya operasional, Tri menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai kenaikan tarif. Seluruh opsi masih dalam tahap kajian oleh Pemprov DKI Jakarta.
Bagi warga Bekasi, isu ini menjadi penting karena Transjabodetabek merupakan salah satu moda transportasi andalan untuk menuju pusat aktivitas dan perkantoran di Jakarta. Setiap hari, ribuan warga mengandalkan layanan tersebut karena dinilai lebih praktis dan ekonomis dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi.
Tri berharap setiap kebijakan yang nantinya diambil tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat. Menurutnya, transportasi publik memiliki fungsi strategis dalam mengurangi kemacetan sekaligus mendukung mobilitas warga di kawasan Jabodetabek.
“Pak Gubernur pun memahami bahwa transportasi publik berperan besar untuk mengurangi kemacetan. Oleh karena itu, penyediaan layanan yang baik tetap harus menjadi perhatian dan didukung bersama,” katanya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah memastikan bahwa subsidi transportasi publik tidak akan dihapus sepenuhnya. Pembahasan yang berlangsung saat ini lebih mengarah pada penyesuaian tarif agar keberlanjutan layanan tetap terjaga di tengah meningkatnya biaya operasional.
Warga Bekasi kini menunggu hasil kajian tersebut dengan harapan tarif tetap terjangkau tanpa mengurangi kualitas layanan yang selama ini menjadi andalan para komuter.