Pemkot Bekasi Tawarkan Kebutuhan Pembangunan kepada Dunia Usaha melalui Platform Digital

KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi mengembangkan pola kemitraan pembangunan dengan memberikan akses kepada perusahaan untuk melihat dan memilih kebutuhan daerah yang akan didukung melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR.

Pola tersebut dijalankan melalui SI-BALAI KEREN, singkatan dari Sistem Bantuan Layanan Izin, Investasi dan Kemitraan Rencana Usaha. Platform yang diluncurkan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) itu menjadi sarana mempertemukan kebutuhan pembangunan dengan dukungan dunia usaha.

Dalam Bekasi Investment Gathering (BIG) 2026 di Pakuwon Mall Bekasi, Minggu (18/10/2026), mekanisme tersebut menghasilkan komitmen dukungan sejumlah perusahaan dengan total nilai Rp1,75 miliar.

Kepala DPMPTSP Kota Bekasi Priyadi Santoso menjelaskan, perusahaan dapat mengakses informasi berbagai program yang masih membutuhkan bantuan. Kebutuhan tersebut termasuk kegiatan yang telah memperoleh anggaran, tetapi memerlukan tambahan pembiayaan agar dapat memenuhi keseluruhan rencana.

“Dengan sistem ini, kami ingin kontribusi dunia usaha dapat lebih tepat sasaran karena diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar ada di lapangan,” kata Priyadi.

Perusahaan diberikan ruang memilih program sesuai kemampuan dan bidang usahanya. Sementara itu, bentuk dukungan, besaran kontribusi, hingga pencantuman identitas perusahaan pada fasilitas yang dibangun akan mengikuti ketentuan serta kesepakatan yang berlaku.

Beberapa kebutuhan yang mendapatkan minat perusahaan meliputi pembangunan gapura di lokasi yang direncanakan menjadi kawasan Pecinan, penataan taman di kawasan Cut Mutia, pengadaan kursi roda dan gerobak sampah, serta pembangunan rumah tidak layak huni.

Priyadi menyampaikan bahwa daftar program akan diperbarui secara berkala. Dengan demikian, kesempatan berpartisipasi tetap terbuka bagi perusahaan lain yang ingin mendukung pembangunan Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pemerintah ingin memperkuat hubungan yang aktif dan transparan dengan pelaku usaha. Kemudahan berusaha perlu berjalan bersama kemitraan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Investasi yang berkualitas hendaknya tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga membawa manfaat sosial dan lingkungan bagi masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam BIG 2026, realisasi investasi Kota Bekasi pada Triwulan I dan II 2026 mencapai Rp9,7 triliun atau sekitar 81 persen dari target.

Selain memperluas kemitraan pembangunan, Pemkot Bekasi mendorong kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada pelaku usaha berdasarkan kepatuhan perizinan, ketertiban pelaporan, kemitraan UMKM, serta kontribusi dalam program TJSL.

Leave a Response