KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi memperkuat komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak seluruh warga melalui Pelatihan Kota Hak Asasi Manusia (HAM). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari hingga 3 September 2026 itu dibuka Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Drs. Junaedi.
Pelatihan diikuti sebanyak 25 peserta yang terdiri atas aparatur Pemerintah Kota Bekasi, akademisi, dan perwakilan elemen masyarakat. Para peserta dibekali pemahaman mengenai instrumen HAM serta penerapannya dalam kebijakan pembangunan dan pelayanan publik.
Junaedi mengatakan, Kota Bekasi merupakan wilayah metropolitan dengan pertumbuhan dan dinamika sosial yang tinggi. Keragaman latar belakang masyarakat membuat pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan dapat memenuhi hak warga secara setara.
Pembangunan, lanjutnya, tidak dapat hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur. Kemajuan fisik kota harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk hak memperoleh pelayanan publik yang adil dan bebas dari diskriminasi.
“Pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia,” ujar Junaedi.
Prinsip HAM, menurutnya, harus menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan pelayanan publik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
Pelatihan tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, masyarakat sipil, dan kelompok komunitas. Keterlibatan berbagai elemen dinilai penting agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Junaedi meminta peserta mengikuti seluruh sesi secara aktif dan menyusun rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan dalam tugas masing-masing. Pelatihan diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi melahirkan langkah konkret.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Bekasi mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin responsif, humanis, inklusif, dan berpihak pada hak seluruh warga.