KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi mengubah jadwal Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari yang semula setiap Rabu menjadi setiap Jumat. Buat sebagian orang, ini mungkin terdengar cuma soal pindah hari. Tapi di balik itu, ada arah kebijakan yang sedang diselaraskan: efisiensi energi, pengendalian mobilitas, dan cara kerja birokrasi yang makin adaptif.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan penyesuaian ini dilakukan agar langkah pemerintah daerah sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Menurut dia, daerah tidak bisa berjalan sendiri ketika kebijakan nasional sudah ditetapkan.
“Pemerintah daerah adalah bagian dari satu sistem pemerintahan. Ketika arah kebijakan nasional telah ditetapkan, maka sudah seharusnya kita menyesuaikan,” ujar Tri, Senin (6/4).
Ia menegaskan, perubahan hari WFH tidak akan menurunkan kinerja ASN maupun mengganggu pelayanan publik. Pemkot Bekasi, kata dia, sudah menyiapkan pola kerja yang lebih fleksibel agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal, terutama di perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.
Bagi pemerintah kota, yang paling penting bukan sekadar ASN hadir di kantor, tetapi pekerjaan tetap selesai dan pelayanan tetap jalan. Karena itu, pengaturan kehadiran dibuat proporsional, tergantung kebutuhan masing-masing unit kerja.
Tri juga melihat kebijakan WFH sebagai dorongan untuk mempercepat digitalisasi birokrasi. Dalam pandangannya, sistem kerja pemerintah ke depan harus bergerak ke arah yang lebih cepat, transparan, dan tidak terlalu bergantung pada meja kantor.
“Pelayanan publik ke depan harus semakin cepat, transparan, dan bisa diakses tanpa batas ruang,” katanya.
Untuk memastikan semua tetap terkontrol, Pemkot Bekasi memperketat pengawasan kinerja ASN selama WFH lewat sistem digital dan indikator kerja yang jelas. Jadi, kerja dari rumah bukan berarti kerja santai tanpa pantauan.
Lewat penyesuaian ini, Pemkot Bekasi ingin menunjukkan bahwa birokrasi juga bisa mengikuti perubahan zaman. WFH bukan cuma soal fleksibilitas pegawai, tapi juga soal bagaimana pemerintah membangun budaya kerja yang lebih efisien, disiplin, dan relevan dengan kebutuhan kota hari ini.
