KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publikasi serta kemitraan dengan media massa.
Pemkot Bekasi menilai media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kerja sama yang terjalin, berbagai program pembangunan, kebijakan, dan layanan publik diharapkan dapat tersampaikan secara luas, cepat, dan tepat kepada warga.
Dalam pelaksanaannya, setiap penggunaan anggaran publik, termasuk untuk kegiatan publikasi dan diseminasi informasi, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Pemerintah daerah juga terus mendorong terciptanya kemitraan yang profesional, sehat, dan berintegritas dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang media dan komunikasi.
Selain itu, Pemkot Bekasi membuka ruang evaluasi terhadap berbagai mekanisme kerja sama yang telah berjalan guna meningkatkan efektivitas penyebaran informasi publik dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Langkah tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus memastikan setiap program pembangunan dan pelayanan publik dapat diketahui serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel juga tercermin dari capaian Pemerintah Kota Bekasi dalam evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengelolaan APBD Tahun 2025.
Kota Bekasi berhasil meraih skor 83 dan masuk dalam kategori zona hijau, yang menunjukkan tata kelola anggaran daerah dinilai berjalan dengan baik dan akuntabel.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan bahwa hasil evaluasi tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip transparansi dan pencegahan korupsi, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Capaian ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan,” ujar Tri Adhianto.
Menurutnya, evaluasi MCP KPK bukan sekadar penilaian administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pemkot Bekasi pun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik melalui penyampaian informasi yang terbuka, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan warga.