KOTA BEKASI – Pengembangan kawasan Sports City di Kota Bekasi diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kebijakan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja Komisi B DPRD Kota Depok ke Pemerintah Kota Bekasi. Rombongan diterima Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Bekasi, Kompleks Pemkot Bekasi.
Kunjungan dipimpin Koordinator Komisi B DPRD Kota Depok Hj Yeti Wulandari bersama Ketua Komisi B H Hamzah. Mereka menggali data dan informasi mengenai strategi Pemkot Bekasi dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perkotaan.
Pemkot Bekasi menjelaskan bahwa kawasan stadion dan gedung olahraga dikembangkan sebagai ruang terpadu. Selain menggelar pertandingan, kawasan tersebut dapat menjadi lokasi konser, festival, kegiatan komunitas, dan agenda masyarakat lainnya.
Setiap kegiatan yang mendatangkan banyak pengunjung akan dibarengi dengan penyediaan Food Zone yang tertata. Ruang tersebut diperuntukkan bagi pelaku UMKM, khususnya bidang kuliner, agar dapat memperoleh akses langsung kepada konsumen tanpa terbebani biaya sewa tinggi.
UMKM binaan juga diberikan kesempatan memasarkan produk dalam kegiatan rutin, seperti Car Free Day. Untuk memperkuat legalitas usaha, perangkat daerah terkait memberikan pelayanan jemput bola dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha secara gratis.
Pemerintah daerah turut mendorong kemitraan antara pelaku UMKM dan pusat perbelanjaan di sekitar kawasan Sports City. Kolaborasi ini diharapkan membuka jalur pemasaran yang lebih luas sekaligus menciptakan pasar tetap bagi produk lokal.
Menurut Pemkot Bekasi, pergerakan pengunjung menuju kawasan olahraga dapat menimbulkan efek berantai bagi usaha kuliner, perdagangan, transportasi, perhotelan, dan berbagai layanan masyarakat lainnya.
Pertemuan berlangsung melalui dialog interaktif dan pertukaran pengalaman antardaerah. Hasil kunjungan diharapkan menjadi referensi bagi DPRD Kota Depok dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang melibatkan masyarakat serta pelaku usaha lokal secara berkelanjutan.